Kemenperin Wajibkan perusahaan sajikan Minyak Goreng Curah buat rakyat serta UMKM

PELUANGINTERNET.COM – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) wajibkan perusahaan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil Dalam Rangka Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana (BPDPKS).
Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyediaan minyak goreng curah di dalam negeri untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga stabilitas harga serta terjangkau bagi masyarakat dan usaha mikro dan kecil (UMK).
“Ini selaku usaha negara buat menggenapi keperluan publik bakal minyak goreng sekalian memelihara perekonomian senantiasa beranjak lewat upaya kecil serta mikro,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta.
Agus mengatakan Permenperin ini mengatur mekanisme distribusi dan pengawasan minyak goreng curah dari tingkat produsen ke distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“kecuali itu, Permenperin ini pula merapikan pembiayaan penyediaan, pembinaan serta pengawasan, dan juga hukuman untuk yang melanggar kadar itu,” imbuhnya.
negeri via Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 memutuskan HET minyak goreng curah di tingkatan masyarakat/konsumen akhir sebesar Rp. 14.000 per liter atau Rp. 15.500 per kilogram. Sementara itu, BPDPKS menetapkan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah berdasarkan harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) lelang di dalam negeri selama sebulan terakhir.
Ada 81 perusahaan industri minyak goreng yang diwajibkan oleh Menteri Perindustrian untuk menyediakan minyak goreng curah bagi masyarakat dan UMK. Penugasan oleh Menteri Perindustrian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Total volume minyak goreng curah yang harus didistribusikan perusahaan minyak goreng sebanyak 14 ribu ton per hari.peluanginternet.com

Mekanisme pelaksanaan kewajiban
penyediaan minyak goreng curah Untuk mengikuti program penyediaan minyak goreng curah, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs). Data yang harus dimasukkan ke dalam SIINAs adalah nama perusahaan, NPWP, izin usaha, kapasitas produksi, rencana produksi, rencana penggunaan bahan baku CPO, dan rencana distribusi minyak goreng curah.
“agenda pemanfaatan materi utama perlu memuat data jumlah materi utama CPO serta asal materi utama CPO,” jelas Dirjen perusahaan Agro departemen Perindustrian Putu Juli Ardika. Sedangkan rencana pendistribusian paling kurang memuat informasi jumlah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusi, lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota, dan waktu pendistribusian.
Langkah selanjutnya adalah Dirjen Industri Agro melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran. Pelaku usaha yang lolos verifikasi akan menerima nomor pendaftaran paling lambat tiga hari setelah pendaftaran selesai dan benar. setelah itu, Dirjen pabrik Agro mengantarkan nomor pendaftaran serta skema taklik pembiayaan terhadap pemimpin mendasar BPDPKS via sistem elektronik.
“Para aktor upaya yang terverifikasi hendak memaraf akad pembiayaan penyediaan minyak goreng curah guna keperluan publik, upaya mikro, serta upaya kecil dalam rancangan pembiayaan oleh BPDPKS selaku elektronik melewati SIINAs,” kata Putu.
Putu menjelaskan, penandatanganan perjanjian dilakukan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah diperolehnya perjanjian pendaftaran dan pembiayaan.
Untuk mendapatkan Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, pelaku usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada BPDPKS yang disampaikan secara online melalui SIINas dengan mengunggah dokumen berupa laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan di masing-masing distributor. dan/atau pengecer dan faktur pajak.
Setelah mendapat verifikasi dari Dirjen Industri Agro, surat permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS secara elektronik. Dalam melakukan verifikasi, Direktur Jenderal Industri Agro dapat dibantu oleh surveyor independen yang ditunjuk dan dibiayai oleh BPDPKS atas permintaan Direktur Jenderal.
Pelaku usaha yang mengadakan perjanjian pemasokan dengan BPDPKS wajib menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil serta dilarang mendistribusikan kepada industri besar atau menengah, pengemasan ulang, dan/atau mengekspor minyak goreng.
“departemen Perindustrian mengerjakan pembinaan serta pengawasan pada penerapan program ini, mulai dari pembuatan sampai penyaluran ke rakyat, akibatnya cocok dengan mutu serta harga yang pernah diresmikan. Akan dibentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan BPDPKS,” kata Putu.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, serta pembekuan izin usaha.

Akhir Kata

Itulah Artikel “Kemenperin Wajibkan perusahaan sajikan Minyak Goreng Curah buat rakyat serta UMKM“, Semoga bisa menambah wawasan kalian yah.
(‘TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DAN JANGAN LUPA BERKUNJUNG KEMBALI..’)

Leave a Reply

Your email address will not be published.